Ristek Headline |
Jumat 18 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 12 Juli 2012
Perencanaan Dan Reorientasi JDIHN Pasca Perpres 33/2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
Print PDF Facebook Twitter Email

Pada  tahun 2012 ini Pertemuan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Wilayah Barat dilaksanakan di Semarang, dan terselenggara atas kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional  dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang diselenggarakan sejak tanggal 3 - 5 Juli 2012 di Patra Convention Hotel Candi Baru Semarang.

Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan forum pertemuan tahunan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan tema:  ”Dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kita tingkatkan peran JDIHN untuk mewujudkan ketatapemerintahan yang baik,  bersih, dan bebas dari korupsi,” adalah sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Peraturan Presiden tentang JDHN ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 20 Maret 2012, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIHN, oleh karena itu perlu segera diambil langkah dan kebijakan yang strategis untuk membina dan mengembangkannya”, demikian sambutan yang disampaikan oleh Wicipto Setiadi, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berkenaan dengan perencanaan program JDIHN, Diani Sandiawati, Direktur Hukum dan HAM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan 1) Pembentukan kerangka regulasi dimantapkan sehingga tercipta optimalisasi JDIH berupa kebijakan, anggaran dan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan TIK; 2) Peningkatan peran sistem Jaringan Dokumentasi Informasi dalam pembangunan hukum menyediakan data base peraturan perundang-undangan dengan analisanya (hasil dari kajian dan penelitian); 3) Pemutakhiran data sebagai peningkatan kualitas data peraturan perundang-undangan; 4) Penyempurnaan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi terhadap standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 5) Pembentukan jabatan fungsional pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; 6) Pengalokasian anggaran yang memandai; dan 7) Kebijakan dan komitmen pimpinan untuk mendorong kemajuan JDIH.

Suradji, Kepala Pusdokjarinkumnas-BPHN mengatakan bahwa peningkatan terhadap pembinaan dan pengembangan JDIHN dilakukan melalui media yang tercermin di dalam program dan anggaran. Beliau juga mengatakan untuk menentukan dan menyusun program dan kegiatan JDIH yang akan datang harus didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang lalu. Artinya kegiatan harus dilakukan berorientasi pada pengembangan JDIH dengan merujuk pada Perpres 33 Tahun 2012.

Beliau juga menjelaskan bahwa JDIHN harus dapat meningkatkan kualitasnya dalam bentuk merubah pola pikir dan budaya kerja sesuai dengan reformasi birokrasi;  meningkatkan kemampuan kualitas SDM yang dapat menganalisa kebutuhan informasi yang diselaraskan dengan penguasaan kemajuan TIK; serta optimalisasi memanfaatkan kemajuan TIK dengan membangun website yang sesuai dengan kebutuhan JDIHN.

JDIHN merupakan sarana kerjasama pendayagunaan informasi hukum antar perpustakaan/dokumentasi hukum dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi hukum. Melalui kerjasama berjaringan semua informasi yang ada dan tersebar diseluruh wilayah nusantara diharapkan dapat didayagunakan bersama oleh semua Anggota JDIHN.

Pertemuan diikuti sekitar empat ratus orang peserta, perwakilan dari Biro Hukum: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Provinsi; perwakilan dari Bagian Hukum dan/atau perundang-undangan Pemerintah Kabupaten/Kota; Sekretariat DPRD, Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/swasta wilayah Barat Indonesia dan beberapa pejabat struktural/fungsional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. (rch, hk.bhh-jdih.ristek/ humasristek)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]