Ristek Headline |
Sabtu 19 April 2014
 
 
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Jumat 11 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum



RUP TA 2012
BERITA KEGIATAN RISTEK
Kamis 12 Juli 2012
Penggunaan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Print PDF Facebook Twitter Email

Adanya pengaturan sistem dan mekanisme penerapan strategi pengarus-utamaan gender dalam pelaksanaan peran dan fungsi lembaga negara baik dalam fungsi pemerintahan, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif melalui strategi pengarus-utamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pendekatan-pendekatan yang harus dibangun sesuai peran, fungsi dan kewenangannya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta membangun budaya masyarakat yang responsif gender dengan mengintegrasikan permasalahan, kebutuhan dan menampung aspirasi yang responsif gender kedalam kebijakan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, demikian sambutan yang disampaikan oleh Ida Suselo Wulan, Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun tujuan kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan hak azasi manusia di semua bidang, menyelenggarakan tindakan khusus sementara guna mempercepat tercapainya persamaan substantif di segala bidang kehidupan, menyelenggarakan upaya pemenuhan hak perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapus prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotipe bagi perempuan dan laki-laki.

Oleh karena perlu adanya pemahaman penggunaan parameter kesetaraan gender dalam pembentukan perundang-undangan sebagai upaya penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasionalnya, dengan menyusun parameter kesetaraan gender untuk diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tema pelatihan “Orientasi Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” yang diselenggarakan selama tiga hari sejak tanggal 26 s/d 28 Juni 2012 yang diadakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Selanjutnya dikatakan Nini, Komnas Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Hukum  dijelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan (Conventio on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women/CEDAW Convention).

Konvensi CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, disemua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi mendorong diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan Nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran steritipe untuk laki-laki dan perempuan, ujarnya.

Nini juga mengatakan pada paragraf  keenam dan ketujuh konsiderans Menimbang Konvensi CEDAW dikatakan bahwa: Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melnggar prinsip-prinsip persamaan hak dan penghargaan pada martabat manusia, merupakan hambatan bagi “partisipasi” perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di negara mereka menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga serta mempersulit pengembangan sepenuhnya dari potensi perempuan dalam pengabdian untuk negaranya dan untuk kemanusiaan;

Prihatin bahwa dalam situasi kemiskinan, perempuan mempunyai “akses” yang paling sedikit terhadap makanan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja dan kebutuhan lainnya.

Pada paparan selanjutnya, Sasmita, Fasilisator dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan “pentingnya bagi seorang peracang perundang-undangan untuk dapat  merumuskan prinsip-prinsip kesetaraan Gender dalam Sistem Hukum” sehingga perlu disusun standar atau tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai alat/pisau analisis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan berupa parameter yang didalamnya terdapat indikator-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri atas: 1) Akses; 2) Partisipas; 3) Kontrol; dan 4) Manfaat.

Pada UUD 1945 terdapat 14 Rumpun Hak bagi Setiap Warga Negara Indonesia, yaitu 1) Hak atas Kewarganegaraan, 2) Hak atas Hidup, 3) Hak untuk Mengembangkan Diri, 4) Hak atas Kemerdekaan  Pikiran dan Kebebasan Memilih, 5) Hak atas Informasi, 6) Hak atas Kerja dan Penghidupan yang Layak, 7) Hak atas Kepemilikan dan Perumahan, 8) Hak atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat, 9) Hak Berkeluarga, 10) Hak atas Kepastian Hukum dan Keadilan, 11) Hak Bebas dari Ancaman, Diskiminasi, dan Ancaman Kekerasan, 12) Hak atas Perlindungan, 13) Hak Memperjuangkan Hak, 14) Hak atas Pemerintahan.

Selanjutnya Sasmita menjelaskan penggunaan parameter kesetaraan gender dilakukan/diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada saat a) proses merencanakan peraturan perundang-undangan, dapat diawali pada saat penyusunan Naskah Akademik untuk menyiapkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; atau c) melakukan kajian, klasifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan teknis operasionalnya.

Seorang peserta dari Pemprov Sumatera Selatan menanyakan mengenai tujuan akhir dari penyusunan parameter kesetaraan gender, dikatakan oleh Mujiati Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa tujuan disusunnya Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan, adalah: 1) untuk adanya parameter yang digunakan sebagai acuan atau alat analisis dari prespektif kesetaraan gender, yang terdiri atas indikator, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; 2) mengintegrasikan perpektif kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimulai dari perencanaan/penyusunan naskah akademik, penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operasionalnya; dan 3) untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengkajian, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan.


Pelatihan Orientasi Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang berperan aktif di dalam menentukan dan mewujudkan kesetaraan gender melalui prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang reponsif gender. (rch, hk.bhh-jdih.ristek/ humasristek)



Rabu 16 April 2014
DWP Kemenristek Kunjungi Taman Pintar Yogyakarta
Rabu 16 April 2014
Menumbuhkembangkan Daerah Berinovasi dan Bisnis Inovatif Usia Muda
Senin 14 April 2014
DWP Kemenristek Dukung Program Tanam dan Pelihara Sejuta Pohon
Selasa 08 April 2014
Sosialisasi dan Pengukuran Technology Readiness Level di Jawa Tengah
Selasa 08 April 2014
Kerjasama Iptek RI-Jerman: Implementasi Iptek untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Senin 07 April 2014
Pengukuran TRL di Pusat Unggulan Iptek Kakao
Senin 07 April 2014
ASEAN Persiapkan Diri untuk Mobilitas SDM Iptek
Senin 07 April 2014
Kemenristek Hadiri Rakor BPPD Provinsi Jatim
Kamis 03 April 2014
Kemenristek Dorong Konsorsium Pembangunan Satelit Penginderaan Jauh
Kamis 03 April 2014
Rapat Koordinasi Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Dalam Rangka Penguatan Teknologi Industri
[ Berita lainnya ]