Ristek Headline |
Jumat 21 November 2014
 
 

IQE

CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 AFEBI di Universitas Malikulsalleh, Leuksmauwe Aceh

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 14 September 2012
Mennegristek Sampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU Keantariksaan Di Raker Komisi VII DPR
Print PDF Facebook Twitter Email



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (5) diamanatkan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini penyelenggaraan keantariksaan sangat relevan dalam mengoptimalkan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut.


Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir  mengenai  keantariksaan menciptakan lubang yang memungkinkan intervensi teknologi antariksa dari negara lain, yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini hal yang mengatur terkait Keantariksaan hanya sebatas ratifikasi Konvensi Internasional, sehingga diperlukan peraturan yang berlaku nasional terkait keantariksaan melalui Undang-undang.


Berangkat dari hal tersebut, maka pada Kamis 13 September 2012 bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, diadakan Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan wakil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi untuk membahas RUU Keantariksaan.


Hadir mendampingi Mennegristek, Kepala LAPAN Bambang Sutedja, yang didampingi para pejabat LAPAN terkait, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Kemenristek, Teguh Raharjo, juga Staf Ahli Menristek,  Bidang Hankam, Hari Purwanto serta jajaran Kemenristek terkait lainnya.


Rapat yang dihadiri oleh 30 orang anggota Komisi VII DPR RI dan perwakilan dari Pemerintah ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR RI. dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Keantariksaan yang disampaikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta.


Dalam penjelasannya, Mennegristek mengungkapkan keyakinan pemerintah bahwa RUU tentang Keantariksaan ini dapat mewujudkan percepatan penguasaan teknologi keantariksaan dan pemanfaatannya yang diperlukan untuk pembangunan, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. 


Pada gilirannya, disampaikan pendapat  masing-masig mini fraksi, diawali oleh Siti Romlah selaku perwakilan dari Faksi Partai Demokrat menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan  pembahasan terkait RUU Keantariksaan mengingat besarnya peran keantariksaan dalam kehidupan masyarakat dan diharapkan dengan RUU Keantariksaan ini, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam bidang keantariksaan”,ujar Romlah.


Hal senada juga disampaikan oleh Andi Rahmat selaku perwakilan Fraksi Partai Golkar. RUU Keantariksaan  sudah baik dan layak untuk dibahas lebih lanjut menjadi UU ” ujar Rahmat.


Pada kesempatannya Irvansyah selaku perwakila Fraksi PDI-P menyampaikan bahwa PDI-P setuju RUU Keantarikasaan dibahas lebih lanjut, dengan memberikan catatan penting terkait  dengan dasar hukum, keterlibatan orang asing, peran Pemerintah, ketentuan terkait perjanjian internasional yang telah diratifikasi, mekanisme penyelenggaraan keantariksaan, dan sanksi pidana.


“Fraksi Partai Hanura memandang keantariksaan Indonesia memerlukan suatu landasan hukum yang kuat dimana harus memuat pengaturan terkini dengan mempertahankan perkembangan kemajuan teknologi di masa mendatang, oleh karenanya RUU Keantariksaan merupakan RUU yang sangat dibutuhkan bagi sektor keantariksaan di Indonesia,”kata Ali Kastella dari F-Hanura saat menyampaikan pandangan Fraksinya.


Demikian pula hal serupa disampaikan oleh perwakilan dari Fraksi PKS, PAN, PPP, PKB dan Gerindra yang menyatakan setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU Keantariksaan mengingat pentingnya RUU tersebut dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.


Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI tersebut, diakhiri dengan penyampaian harapan dari Mennegristek dan penutup dari Ketua Komisi VII DPR RI.


Berdasarkan pendapat dari seluruh fraksi, banyak hal-hal yang konstruktif dan akan dikaji kembali untuk penyempurnaan RUU ini”, ujar Mennegristek lagi.


Lebih lanjut Mennegristek menyampaikan harapan, agar RUU Keantariksaan dapat dibahas ke tahap selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. (bhh/rgs/wac/humasristek)



Selasa 18 November 2014
Kongres ke-2 Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia (AFEBI)
Jumat 14 November 2014
Hari Nusantara, Menristekdikti Lepas Kapal Riset Baruna Jaya VIII
Jumat 14 November 2014
SNI Award, Indonesia Siap Memenangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
Kamis 13 November 2014
Indonesia Diharapkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi ASEAN
Kamis 13 November 2014
Konsistensi Layanan Sesuai Standar ISO 9001:2008 di Pusat Peragaan Iptek
Rabu 12 November 2014
E-Voting dan E-Government, Inovasi dalam Dialog Nasional Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Selasa 11 November 2014
Menristekdikti Kunjungi Bapeten
Selasa 11 November 2014
Ministry of Research, Technology and Higher Education Received a Courtesy Call of The Germany Ambassador
Senin 10 November 2014
Menristekdikti Hadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan
Kamis 06 November 2014
Tiga Tahun Standarisasi Pelayanan LPSE melalui ISO 9001:2008
[ Berita lainnya ]