“Upaya penguatan inovasi, memerlukan referensi yang sudah dilegalkan. Referensinya terdapat dalam Buku II RPJM 2010-2014 Bab IV; Jakstranas Iptek 2010 – 2014; Sambutan Presiden SBY dalam Acara Silaturrahim dengan AIPI dan Masyarakat Ilmiah di Serpong tanggal 20 Januari 2010”, demikian disampaikan oleh Dadit Herdikiagung, Asdep Legislasi Iptek, dalam membuka diskusi mengenai penyiapan materi amandemen UU No. 18 Tahun 2012 di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung II BPPT tanggal 19 September 2012. ”Salah satu referensi peraturan tentang SINas yaitu Kepmenristek No. 246 /M/Kp/IX/2011 tentang Arah Penguatan Sistem Inovasi Nasional untuk Meningkatkan Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pembangunan Nasional,” lanjutnya.
Dadit juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian SINas dalam Perpres No. 32 Tahun 2010 dan Kepmenristek No. 246/M/Kp/IX/2011, maka ada empat fokus dari inovasi yang hampir kesemuanya telah tercakup dalam pasal-pasal UU No. 18 Tahun 2002. Keempat fokus tersebut yaitu Penguatan jaringan rantai (interaksi sinergis) institusi publik, lembaga ristek, universitas, dan swasta; Peningkatan hasil, pendayagunaan, rekayasa inovasi-pengembangan, difusi, dan pemanfaatan teknologi; Peningkatan penerapan dan diseminasi hasil litbangrap (temuan/teknologi baru dan produk inovatif yang mempunyai nilai ekonomi) agar dapat dirasakan masyarakat; dan Ruang lingkup kegiatan inovasi adalah NKRI.
Dwi Nowo memberikan masukan bahwa sertifikasi atau akreditasi lembaga itu menjadi hal yang penting dalam penataan kelembagaan. Aspek penataan kelembagaan juga harus tersirat dalam masukan pasal 12 Amandemen UU No. 18 Tahun 2012. Sedangkan Dadi Alamsyah menanyakan bahwa perlukah meninjau ulang posisi DRD dengan balitbangda karena interaksi kita lebih banyak adalah dengan pihak balitbangda.
Dalam rapat ini Ruben Silitonga juga menyampaikan persetujuannya tentang memasukkan pengaturan mengenai MTA dalam Amandemen UU No. 18 Tahun 2002. Namun pengaturannya harus jelas dan harus diberikan sanksi hukum bagi yang melanggar agar ada efek jera bagi yang melanggar. Hal yang penting juga diatur dalam MTA yaitu MTA boleh dilakukan jika mengikutsertakan peneliti dari Indonesia sehingga terjadi transfer knowledge.
M. Samsuri juga memberikan persetujuannya terhadap penambahan pasal yang mengatur pemerintah atau pemerintah daerah yang dimungkinkan memberikan stimulan dan fasilitasi untuk peningkatan kemampuan perekayasaan dan difusi teknologi sehingga dapat memberikan terobosan baru bahwa kita bisa memberikan stimulasi untuk demand side sehingga memungkinkan kita juga untuk melakukan percepatan adopsi teknologi di industri. Samsuri juga memberikan masukan agar ditambahkan pasal yang mengatur tentang peran swasta dalam pemberian pembiayaan dan pengelolaan dana-dana untuk lembaga litbang.
Syarip Hidayat dalam rapat ini memberikan saran agar meminta para Kepala LPNK dan Kepala Balitbang Kementerian mengenai masukan-masukannya terhadap Amandemen UU No. 18 Tahun 2002.
Dalam menutup rapat ini, Dadit menyampaikan bahwa dalam Amandemen UU No. 18 Tahun 2002 harus fokus dan tidak menjadi beraneka ragam perubahan sehingga semua usulan ini akan dibahas kembali apakah yang paling relevan untuk diakomodir dalam perubahan UU ini. (re, ad4-dep1/ humasristek) | 
