Ristek Headline |
Sabtu 25 Oktober 2014
 
 

thanks

IQE

Seleksi Calon Kepala LIPI
CPNS 2014
RUP TA 2014
Iptek Voice
Kamis 05 Desember 2013
IPTEK VOICE DIALOG DAERAH (BALI) : Sistem Monitoring Pajak Daerah - Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah
http://ristek.go.id/file/voice/2014/02/iptek-voice-dialog-daerah-(bali)-sistem-monitoring-pajak-daerah-meningkatkan-pendapatan-pajak-daerah.mp3
kategori : Inovasi
Didi Setiadi
Galeri Foto

Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan

FacebookTwitter

Anggaran Dan Keuangan
MUSRENAS
SAKIP
Info Pengadaan Barang Dan Jasa
Produk Hukum


BERITA KEGIATAN RISTEK
Jumat 31 Mei 2013
Diskusi PP 20/2005 tentang Alih Teknologi dan Pemanfaatan Hasil Litbang bersama LPPM Jabodetabek
Print PDF Facebook Twitter Email

Diskusi  implementasi PP 20/2005 mengenai alih Teknologi dan pemanfaatan hasil litbang kembali di gelar bersama LPPM perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di Jabodetabek serta para Asisten Deputi terkait di Kementerian Ristek pada Kamis, 30 Mei 2013.


Deputi Bidang Jaringan Iptek, Agus R. Hoetman dalam sambutannya menekankan diskusi yang diselenggarakan di Hotel Milenium Jakarta tersebut, disamping sebagai media sosialisasi juga ditujukan sebagai ajang berbagi pengalaman LPPM mengenai alih teknologi dan pemanfaatan hasil litbang yang telah dilaksanakan selama ini, sebagaimana tertera dlm UU18/2002 bahwa perguruan tinggi wajib mengusahakan alih teknologi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Agus menambahkan, perlu dicari jawaban apakah PP 20/2005 akan baik apabila diterapkan dengan segala resikonya dan bagaimana perannya terhadap pembangunan iptek secara luas.

 

Mengantar diskusi, Asdep Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi Kemenristek, Anny Sulaswatty memaparkan mengenai hasil survei sementara terkait kebijakan PP 20/2005 yang telah dilakukan oleh Tim Ad-JPL  ke berbagai sektor peneliti, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta admin iptek dengan hasil yang masih belum berpihak pada keberhasilan implementasi. Ternyata cukup banyak pula responden yang tidak mengetahui mengenai PP 20/2005 ini,” tutur Anny.


Berkaitan dengan mekanismenya, alih teknologi dapat dilakukan secara komersil maupun non komersil. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Dadit Herdikiagung sendiri menggarisbawahi PP 20/2005 dari Kepemilikan, Mekanisme, Penggunaan Pendapatan dan Pembinaan. Untuk pelaksanaan pengelolaan alih teknologi perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab. 


Dalam Pasal 20, disebutkan bahwa Mekanisme alih teknologi dilakukan melalui lisensi,  kerjasama, pelayanan jasa iptek, dan/atau publikasi. Kemudian mengenai pembiayaannya, disebutkan di pasal 35 dan 36 bahwa pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang dibebankan kepada penerima teknologi. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan litbang sesuai Peraturan Perundang-undangan. 


Terkait penggunaan pendapatan, PP 20/2005 menyebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara langsung melalui mekanisme yang ditetapkan. Adapun untuk menggunakan pendapatan secara langsung instansi tersebut harus membuat Rencana kerja dan menerapkan Penatausahaan, sistem pembukuan, dan sistem pelaporan. 


Menristek melakukan pembinaan alih teknologi secara nasional di bidang: sumberdaya manusia, pendanaan, informasi, dan sarana dan prasarana. Disebutkan pula bahwa pembinaan alih teknologi dilakukan bersama Pimpinan instansi terkait dan Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan alih teknologi di wilayahnya,” jelas Dadit.

Sementara itu, Kristanto Santosa, Bussiness Innovation Centre, mengenai intrepretasi PP 20/2005, menurutnya PP tersebut kebanyakan aturan, pelaksanaannya diserahkan kepada masing – masing kepala instansi. Ia memberikan contoh keberanian BPPT untuk memberikan royalti kepada peneliti dan dimasukkan ke dalam DIPA secara resmi. 


Ia melihat persepsi lain ketidakefektifan PP 20 ini kemungkinan dikarenakan berbagai hal seperti ketidakberaniaan perguruan tinggi dan Lembaga litbang untuk keluar dari “comfort zone“ mereka, ataupun tidak adanya sinergi antara A-B-G. Insentif inovasi yang lebih tinggi dari insentif rset dan pimpinan yang memiliki risk taking attitude merupakan beberapa hal yang dapat mendobrak perguruan tinggi dan Lemlit keluar dari zona nyamannya.


Untuk Business dengan mengadopsi kampanye innovation or die. Untuk Government adalah dengan mengubah Indikator Kinerja Utama Birokrasi supaya berorientasi pada inovasi, proses, dan outcome,” paparnya. 


Untuk membangun dan memelihara sinergi antara A-B-G, Kristanto menyatakan supaya dikembangkan wahana-wahana agar A-B-G dapat berinteraksi contohnya: Membangun role model organisasi yang terdiri dari komponen A-B-G, Forum Temu Bisnis / Seminar & Forum Inovasi /  Awards / Publikasi yang mendorong Sinergi  A-B-G, Mendorong direalisasikannya prasarana interaksi A-B-G di Litbang / Universitas; misalnya: I-STP business lounge, akses, maupun “attractant” lain (hotel, golf club, A-B-G fun biking, dll).  


Alih Teknologi di Perguruan Tinggi

Perwakilan dari Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM), Universitas Presiden menyampaikan masih kekurangan sumber daya, sehingga masih fokus pada pengajaran saja, sedangkan untuk alih teknologi, belum ada mekanisme yang jelas, yang pasti, adalah kalau ada hasil dari litbang harus masuk seluruhnya ke dalam yayasan dan keluarnya sulit. 



Sementara perwakilan dari LP3M Institut Teknologi Indonesia (ITI), Abu Amar, menyampaikan bahwa alih teknologi di ITI sudah berlangsung cukup lama dan sudah banyak dilakukan berfokus pada permasalahan langsung yang bisa aplikatif ke masyarakat. Sehingga belum banyak paten yang dihasilkan, namun hasil litbang yang telah mendapat paten,  justru tidak teraplikasikan karena industri tidak tertarik untuk membeli.


LRPM Universitas Nasional sendiri baru aktif tahun 2010. Mengenai alih teknologi kebanyakan yang dilakukan sebatas  publikasi dan konsultasi sama halnya dengan UPH dan Unisma Bekasi. Dengan adanya sosialisasi mengenai PP 20/2005 tentang adanya kewajiban melakukan alih teknologi untuk pemakaian dana pemerintah maka UPH juga seharusnya ke depan mengarah ke sana. Mengenai royalti, masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.


Sedangkan  Universitas Pancasila telah melakukan alih teknologi terutama kepada UKM dan  juga telah memiliki paten yang sedang trial agreement dengan perusahaan, mengenai aturan royalti ditetapkan dengan mengacu pada IPB atau ITB.


Mengenai kondisi alih teknologi di IPB dicatat bahwa: (1) porsi terbesar adalah di bidang pertanian; (2) Implementasi ke masyarakat masih kecil (10% dari dana penelitian yang didapat; (3) Diseminasi hasil penelitian masih kecil; (4) IPB menerapkan zero – fee policy untuk dana Riset. Hal ini juga disambut senada oleh UPH yang menerapkan policy yang sama. 

 

Dalam penutupan paparannya, Sulis menyampaikan berkaitan dengan alih tehnologi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, diperlukan dukungan kebijakan pemerintah terutama dalam peningkatan dana dan aturan yang jelas dan mudah difahami baik oleh peneliti maupun pemakai hasil penelitian.; (2) Lembaga peneliti (Perguruan tinggi dan lembaga Litbang) agar diberikan target (misalnya 20%) dari hasil penelitian tsb sebagai suatu indikator keberhasilan alih tehnologi; (3) Memberikan SKS yang lebih besar dalam kegiatan alih tehnologi (pengabdian kepada masyarakat); (4) Memberikan dukungan penelitian untuk sampai tuntas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (5) Meningkatkan jiwa Enterpreuneurship peneliti dan pemberian start capital.


Perwakilan LPPM Universitas Tarumanegara menyampaikan bahwa di Universitas Tarumanegara sudah dibentuk sentra HKI dan sekarang sudah mengelola 7 paten dan 3 hak cipta. Di Tarumanegara sudah dibentuk lembaga pengabdian masyarakat dan ventura namun bagian venturanya samapai sekarang tidak berjalan. Mengenai aturan mengenai alih teknologi, di Tarumanegara belum ada kesepakatan antar pihak yang terkait.


Dipenghujung diskusi, Asdep Kekayaan Intelektual dan Standarisasi Iptek, Didik Notosudjono, menginfokan pentingnya sadar perlindungan hak kekayaan intelektual (sadar paten) dan progress peraturan mengenai pembagian royalti yang sedang digodog oleh Kemenristek, juga disampaikan pula bahwa Kemenristek menyediakan dana untuk pengajuan paten (kompetitif).

 

Diharapkan kedepannya penelitian dari PT mengarah pada pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan,” himbaunya.


Mengakhiri acara, Anny Sulaswatty  merangkum bahwa  permasalahan PTS dalam penelitian dan diseminasinya (alih teknologi) terletak pada sumber daya dan  masih berfokus pada publikasi untuk mengejar credit cum, untuk itu Kemenristek menyambut PTS untuk ikut berkompetisi dalam insentif penelitian SINas Ristek.  

 

Perlu adanya perspektif lain dalam melihat ketidakefektifan PP 20/2005 yaitu tidak melulu disebabkan tidak adanya PMK, tapi lebih kepada ketidakberaniaan Perguruan Tinggi dan Lembaga litbang untuk keluar dari “comfort zone“ dan tidak adanya sinergi antara A-B-G.

 

"Perlu adanya dobrakan dan perubahan supaya dapat bergeser keluar dari comfort zone dan tercapai sinergi antara A-B-G,“ tutup Anny. (ka, ad3-dep3/ humasristek)



Selasa 21 Oktober 2014
Perpisahan Menristek : Kita Harus Bertransformasi Melakukan Perubahan
Senin 20 Oktober 2014
Seminar Nasional Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia
Kamis 16 Oktober 2014
Rapat Kerja PP-IPTEK 2014: Peran Strategis PP-IPTEK Dalam Mewujudkan SDM Iptek yang Berdaya Saing
Kamis 16 Oktober 2014
RISET-PRO Targetkan Cetak Doktor Handal
Kamis 16 Oktober 2014
Workshop Inkubasi Bisnis Teknologi
Rabu 15 Oktober 2014
Peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Selasa 14 Oktober 2014
Kotabaru Dicanangkan sebagai Kawasan PKN
Senin 13 Oktober 2014
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Sel Punca dan Jaringan
Senin 13 Oktober 2014
PP-IPTEK Adakan Kontes Robot 2014
Senin 13 Oktober 2014
Soft Launching SIDa di Kabupaten Karanganyar
[ Berita lainnya ]