Potensi bencana alam, seperti halnya bencana tsunami yang menghantam kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung pada akhir Desember Tahun 2018 lalu, menjadi perhatian pemerintah terkait ketentuan pengembangan KEK zona pariwisata.

Menanggapi hal ini Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam (TPSA), Hammam RIza menuturkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus dalam hal ini kami usulkan untuk meningkatkan Kesiapsiagaan bencana melalui pemanfaatan teknologi.

“Kawasan Ekonomi Khusus, seperti kawasan pariwisata ini penting untuk memperhatikan potensi dan kerawanan bencana, sehingga mitigasi sangat penting untuk dilakukan. Perlu perangkat teknologi deteksi dini terhadap kerawanan bencana di wilayah tersebut,” terangnya dalam Workshop Pengembangan Teknologi di Bidang Mitigasi Bencana, yang digelar oleh Kemenko Perekonomian RI, Jakarta (24/01/2019).

Lebih lanjut disampaikan oleh Deputi TPSA bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah ring of fire, memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme yang dapat mengantisipasi bencana serta menanggulangi pasca terjadinya bencana.

“BPPT dalam hal ini ya kami akan berperan dalam memberikan rekomendasi teknologi yang tepat sebagai perangkat deteksi dini bencana. Seperti BUOY Tsunami, Alat deteksi kabel bawah laut atau Cable Based Tsunameter (CBT), serta teknologi lainnnya,” ungkapnya.

Sebagai informasi pengembangan KEK diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Agar KEK dapat berperan maksimal, diperlukan adanya instrumen teknologi multi bencana untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman fenomena alam.

Terkait keberadaan BUOY, Deputi Hammam lantas menjelaskan bahwa aksi vandalisme dan pencurian membuat BUOY rusak atau bahkan ditarik masyarakat setempat ke perairan terdekat.

Untuk itu katanya, kali ini Pengembangan BUOY dilengkapi dengan sensor khusus untuk mengetahui keberadaan BUOY, serta dibuat dari bahan yang tidak berpotensi untuk dicuri ditengah laut.

“BUOY yang kami namakan BUOY merah putih ini nantinya akan dibuat dengan menggunakan bahan polimer. Kemudian kami lengkapi dengan berbagai instrumen termasuk sensor lokasi dan tekanan (pressure gauge) supaya BUOY bisa bekerja secara realtime,” jelasnya.

Hammam pun menyebut bahwa saat ini BPPT tengah merevitalisasi beberapa buah BUOY untuk dapat segera dipasang di berbagai lokasi. Untuk dipasangnya nanti pun diungkapnya, akan menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya BPPT.

“Kami harap dukungan berbagai pihak untuk bersama berkomitmen untuk menjaga BUOY di perairan nusantara. Demi Kesiapsiagaan dan keselamatan kita bersama,” tegasnya.

 

KEK Berbasis Teknologi Mitigasi Bencana

Sebagai informasi dilansir dari berbagai media bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan,  pengembangan KEK harus dievaluasi agar tata ruang kawasannya sesuai dengan Peta Rawan Bencana. Hal ini lanjutnya, perlu dilakukan guna meminimalisir korban jiwa di daerah pariwisata jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam di kawasan tersebut.

“Di masa lalu kan sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), pertanyaannya sebenarnya, RUTR-nya itu pakai peta bencana tahun berapa?” kata Menko Darmin akhir 2018 lalu.

Dilanjutkan Menko Darmin, penataan tata ruang berperan besar dalam langkah mitigasi bencana, termasuk untuk mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan.

Mengamini pernyataan Menko Darmin tersebut Deputi  TPSA BPPT Hammam Riza kembali menyampaikan, bahwa pihaknya akan berupaya menyampaikan kajian maupun rekomendasi teknologi, guna optimalisasi early warning system di suatu KEK.

“Kajian kami bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini multi bencana yang terintegrasi, melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Deputi Hammam mengharapkan rekomendasi teknologi BPPT ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat agar keberlanjutannya (operasional dan perawatannya) dapat dijamin.

“Rekomendasi teknologi ini penting untuk aspek mitigasi bencana. Semoga kami didukung berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, DPR, pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Menambahkan pernyataan Deputi TPSA, pakar tsunami BPPT, Widjo Kongko menjelaskan bahwa konsep mitigasi bencana di KEK perlu menyusun kajian secara lebih detil  (mikrozonasi) untuk potensi bencana (misal tsunami) di lingkungannnya beserta rencana kontijensi & aksinya.

“Diharapkan dengan terpenuhinya aspek tersebut KEK dapat lebih  resilience terhadap potensi bencana,” tutupnya. (Humas/HMP)