Siaran Pers KemenristekBRIN
Nomor : 231/SP/HM/BKKP/X/2019

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa – Agung Kuswandono menyampaikan bahwa Seminar Nasional Pencegahan Pencurian Sumber Daya Hayati (Biopiracy) Indonesia di Hotel Bandara Internasional (Sheraton Bandara), Tangerang, Senin (28/10) pagi adalah sangat penting untuk membahas tentang pengembangan potensi sumberdaya hayati Indonesia untuk ekonomi di masa yang akan datang dan langkah-langkah konkrit untuk mencegah agar kekayaan sumber daya hayati tersebut, terutama sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional, tidak dicuri oleh negara lain atau dikenal dengan istilah biopiracy.

“Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia (megabiodiversity) dan tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. Indonesia memiliki setidaknya 47 ekosistem alami yang berbeda. Keanekaragaman hayati Indonesia tersebut merupakan potensi dan aset nasional dan basis peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang atau dikenal sebagai emas hijau. Keanekaragaman hayati berpotensi untuk sebagai bahan pangan, papan, obat obatan dan kosmetika,” ujar Agung.

“Saat ini, pemanfaatan sumberdaya hayati untuk industri di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Bahkan, salah satu penelitian menyebutkan hanya sekitar 5 persen saja potensi sumberdaya hayati yang sudah dimanfaatankan untuk industry,” lanjut Agung.

Agung juga menjelaskan dari hasil suatu penelitian disebutkan bahwa dari 150 obat-obatan yang diresepkan dokter di Amerika Serikat, 118 jenis berbasis sumber alam, yaitu 74 persen dari tumbuhan, 18 persen jamur, 5 perse bakteri, dan 3 persen vertebrata seperti ular. Nilai obat-obatan dari bahan alam mencapai 40 miliar Dollar Amerika Serikat per tahun. Industri farmasi atau obat-obatan memang merupakan industri yang sangat besar, dengan perkiraan persentase dari keseluruhan nilai industri bahwa nilai tumbuhan alami yang digunakan dalam industri farmasi berkisar dari 400 hingga 900 milyar Dollar Amerika Serikat per tahun.

“Riset, pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM dibidang sumber daya hayati harus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kabinet Indonesia Maju yaitu peningkatan kualitas SDM. Karena jika tidak dimanfaatkan oleh Indonesia, maka potensi yang keanekaragaman hayati yang besar tersebut, akan dimanfaatkan oleh negara maju dan perusahaan multinasional,” tegas Agung

“Pencurian terhadap sumberdaya hayati, terutama sumberdaya genetik Indonesia (biopiracy) juga menjadi masalah yang akan merugikan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumber daya genetika seperti obat, bahan industri dan pangan dipatenkan ataupun diambil dan dimanfaatkan tanpa izin oleh perusahaan dan pakar luar negeri. Lalu bagaimana jika misalnya obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan obat besar yang bahan dasarnya diperoleh dari tanaman yang berasal dari suatu masyarakat tradisional atau tanaman yang hanya dapat tumbuh di suatu wilayah masyarakat tertentu,” lanjutnya.

“Kami mengharapkan seminar nasional ini dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan sebagai bahan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan perbaikan kebijakan ke depan, terutama terkait dengan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya genetik kita, penguatan perizinan penelitian bagi orang asing, paten dan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan sumberdaya hayati untuk bisnis dan industri,” papar Agung.

Seminar Nasional ini merupakan kerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang didukung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta beberapa perguruan tinggi. Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga internasional, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Lebih lanjut, disampaikan oleh Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) – Ocky Karna Radjasa saat menjadi pembicara kunci pada acara Seminar Nasional tersebut, UU Sisnas Iptek memberikan perlindungan bagi Sumber Daya Hayati Indonesia sekaligus memberikan sanksi bagi semua pihak yang melanggar ketentuan terkait dengan penelitian asing. Sanksi yang terdapat dalam UU tersebut mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana.

“Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) di Indonesia dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing, diantaranya wajib menyerahkan data primer kegiatan Litbangjirap, serta memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan,” ujar Ocky.

“Setiap orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana disebut pada Pasal 76 diberikan sanksi berupa: peringatan tertulis; penghentian pembinaan; denda administratif; pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; dan/atau pencabutan izin,” lanjut Ocky.

Ocky menjelaskan bahwa bagi setiap orang asing yang melakukan Litbangjirap tanpa izin, dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan Litbangjirap di Indonesia, sampai dengan sanksi pidana berupa pidana denda paling banyak 4 milyar Rupiah.

“Di sini saya ingin menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada peneliti asing yang tidak berizin tidak langsung sanksi pidana, tetapi sanksinya diberikan secara bertahap. Jika dilakukan berulang kali, baru dikenakan sanksi pidana. Untuk pelanggaran pertama, dikenakan sanksi administratif,” tegas Ocky.

Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan